GERAKAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN ANTI KORUPSI

 

LSM-GeplakLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

GERAKAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN ANTI KORUPSI

( GEPLAK )

PROVINSI DKI JAKARTA

Sekretariat: Jln. H.ung P/D:16 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat

  

 BISMILLAHI RAHMANIRRAHIM

MUKADDIMAH 

Dengan rahmat Tuhan Yang maha Esa bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah  kesatuan republik Indonesia yang terbentuk seiring dengan perkembangan Otonomi daerah, sebagai upaya bangsa dalam memberikan kesempatan dan peluang bagi daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan sentosa sesuai dengan cita cita dan amanat UUD 1945 dan pancasila.

 

Generasi muda merupakan harapan bangsa dituntut untuk dapat memberikan perubahan yang baik bagi daerahnya sehingga tanggung jawab tersebut yang merupakan Ruh dalam jiwa dalam semangat perjuangan pemuda pelajar, mahasiswa, masyarakat adalah bagian daripada generasi muda yang dituntut untuk tampil kedepan sebagai warna dalam menentukan dan mengontrol pemerintahan dan pembangunan daerah dan bangsa.

 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah organisasi kemasyarakatan yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memberikan regulasi atau pemikiran sebagai partisipasi dalam pembangunan daerah dan bangsa sebagai wujud tanggung jawab, ketulusan hati dan pengabdian yang tinggi. Maka dengan ini kami dari LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta, dengan kesadaran dan tanggung jawab menghimpun diri kami (Pemuda, Pelajarm, Mahasiswa dan Masyarakat) dalam sebuah organisasi/ lembaga kemasyarakatan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:


ANGGARAN DASAR

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

GERAKAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN ANTI KORUPSI

           ( GEPLAK )

PROVINSI DKI JAKARTA

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Organisasi ini bernama: Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut GEPLAK

PASAL 2

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

LSM-Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta, didirikan di Kemayoran Jakarta Pusat,  Pada tanggal ………. – ……….dan berkedudukan di Jl.H.ung P/D : 16 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta

BAB II

AZAS

Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta, berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

PASAL 4

a.       Terbinanya unsur insani masyarakat dan generasi muda serta terbentuknya pemerintahan yang bagus (good governance) dan pemerintahan yang Bersih (clean governance) di Provinsi DKI Jakarta sehingga mempunyai kodifikasi Ketaqwaan, Intelektual, dan profesionalitas pada penghargaan Harkat dan martabat manusia.

b.      Terbinanya Unsur masyarakat, pemudan pelajar dan mahasiswa Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas, bermoral, kritis, inovativ dan mandiri serta mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dan bebbagai aspek kehidupan.

c.       Terbinanya dan terpeliharanya tali silaturahim Pemuda Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta                                                  

                                                                                  PASAL 5

                                                                             USAHA

a.       Mempelopori pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap lingkungan hidup dan pertambangan untuk kemaslahatan masa depan daerah, umat dan bangsa.

b.      Mengadakan potensi kratif keilmuan, sosial masyarakat dan budaya.

c.       Berperan aktif dalam lini kemasyarakatan, kepemudaan, dan kemahasiswaan untuk menopang pembangunan nasional dan daerah.

d.      Membangun mitra yang baik antar masyarakat, pemuda, mahasiswa dan pemerintah yang dilandasi semanagat membangun  untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

e.       Usaha-usaha lain yang sesuai dengan azas organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan.

  

PASAL 6

SIFAT

Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta. Bersifat independen.

STATUS, FUNGSI DAN PERAN

PASAL 7

STATUS

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah organisasi kemasyarakatan sebagai lembaga aspirasi rakyat/ masyarakat pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Pasal 8

Fungsi

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah mediator  pemersatu pemuda pelajar, mahasiswa, masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan potensi daerah.

PASAL 9

PERAN

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai pembaharu lingkungan hidup dan pemberantasan Korupsi

BAB V (KEANGGOTAAN)

PASAL 10

a.       Angota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah pemuda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

BAB VI

STUKTUR ORGANISASI

PASAL 11

KEKUASAAN

                            Kekuasaan tertinggi adalah musyawarah besar  (mubes).

 

 

 

PASAL 12

KEPEMIMPINAN

a.       Kepemimpinan organisasi dipegang oleh pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta.

b.      Pengurus Lsm- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, wakil keta umum, sekertaris umum dan bendahara umum.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 13

Pengambilan keputusan organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta meliputi:

a.       Musyawarah Besar (Mubes)

b.      Musyarah luar Biasa (Muslub)

c.       Rapat Pengurus (Rapeng)

 

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta

BAB I

KEANGGOTAAN

PASAL 1

-          Anggota LSM-Pemerhati Lingkungan Dan Korupsi Provinsi DKI Jakarta adalah pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat DKI Jakarta

PASAL 2

MASA KEANGGOTAAN

Masa keanggotaan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dinyatakan berakhir apabila:

a.       Melanggar AD/ ART

b.      Meninggal Dunia

c.       Atas Permintaan Sendiri

d.      Diberhentikan/ dipecat 

PASAL 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

a.       Menjaga nama baik lembaga/ organisasi

b.      Ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi, mentaati dan menjalankan AD/ART LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta

     PASAL 4

HAK ANGGOTA

a.         Setiap anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta memiliki hak untuk memilih dan dipilih

b.        Setiap anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta mempunyai hak mengajukan saran atau usulan dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis

 

 

 

 

PASAL 5

RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

a.       Dalam keadaan tertentu anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta merangkap menjadi anggota lembaga/ organisasi lain atas persetujuan pengurus lsm Geplak

b.      Anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar lsm- LSM- Gerakan: Pemerhati Lingkungan Dan Korupsi harus menyesuaikan tingdandakan dengan AD/ART

PASAL 6

SKORSING/ PEMECATAN (ANGGOTA)

a.       Anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) dapat di skorsing/ di pecat apabila:

a.       Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) –         

b.      Merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.

c.       Anggota yang di skorsing/ pecat dapat melakukan pembelaan dan tata cara pembelaannya diatur dalam ketentuan sendiri.

 

BAB II

PASAL 7

MUSYAWARAH (STATUS)

a.       Musyawarah besar adalah musyawarah yang dilakukan oleh pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat (anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi) Provinsi DKI Jakarta.

b.      Musyawarah besar diselenggarakan oleh anggota/ pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)  Prov. DKI Jakarta

c.       Musyawarah besar dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan

PASAL 8

KEKUASAAN DAN WEWENANG

a.       Meminta laporan pertanggung jawaban pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

b.      Menentukan garis-garis besar program kerja

c.       Memberhentikan pengurus lama dan memilih pengus baru

 

PASAL 9

TATATERTIB MUSYAWARAH

a.       Peserta musyawarah terdiri dari pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta

b.      Pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta bertangguang jawab atas jalannya musyawarah

c.       Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau hanya memiliki hak bicara

d.      Pimpinan sidang musyawarah dipilih dari peserta

e.       Musyawarah dapat dinyataka sah apabila, dihadiri dari separuh jumlah anggota

f.       Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah diundur 2×5 menit, setelah itu dinyatakan sah

g.       Setelah laporan pertanggung jawaban ketua umum diterima oleh peserta musyawarah maka pengurus dinyatakan demisioner.

 

PASAL 10

KEPEMIMPINAN

STATUS

a.       Pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah badan adimistrasi kepemimpinan tertinggi dalam organisasi

b.      Masa jabatan pengurus LSM-Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah 2 tahun terhitung sejak ditetapkan

PASAL 11

PERSONALIA PENGURUS LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)

a.       Formasi pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta sekurang kurangnya terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekertaris umum dan bendahara umum, maksimal pengurus tidak terbatas

b.      Yang menjadi pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)  Provinsi DKI Jakarta adalah Pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat

PASAL 12

TUGAS DAN WEWENANG

a.       Selambat-lambatnya 30 hari setelah musyawarah personal pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta harus sudah terbentuk

b.      Pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dapat menjalankan tugasnya setelah pengurus yang baru telah dilantik

c.       Melakukan hasil-hasil ketetapan musyawarah pada akhir periode

d.      Melaksakan sidang pleno setiap semester kegiatan atau setidaknya 4x selama periode kepengurusan

e.       Menyelenggarakan musyawarah pada akhir periode

f.       Menyiapkan Draft materi musyawarah

g.       Menyiapkan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui musyawarah

h.      Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi dengan jalan musyawarah terhadap anggota/ pengurus

 

PASAL 13

LAMBANG

Lambang dan atribut-atribut lainnya dapat diatur dan ditetapkan oleh musyawarah atau dapat dibahas atau ditetapkan dalam aturan khusus organisasi

 

 

BAB III

PERUBAHAN AD/ ART

PASAL 14

Pembahasan AD/ART hanya dapat dilakukan oleh musyawarah besar (Mubes)

BAB IV

PEMBUBARAN

PASAL 15

Pembubaran LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta hanya dapat dilakukan oleh musyawarah besar.

 

KEPUTUSAN PEMBUBARAN

(PASAL 16)

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta sekurang-kurangnya disetujui oleh 2 atau 3 orang peserta musyawarah besar

HARTA BENDA

(PASAL 17)

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta setelah dibubarkan akan diserahkan pada yayasan amal

 

BAB V

ATURAN TAMBAHAN

(PASAL 18)

Setiap anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dianggap telah mengetahui anggaran dasar (AD) anngaran rumah tangga (ART) organisasi untuk dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

 

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT

Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)

PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE

2013-2015

I.             PENDAHULUAN

A.          Pengantar

          Dalam mencapai arah dan sasaran otonomi daerah sangat dibutuhkan waktu yang panjang dan proses yang objektif dan rasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah yang dimana sangat dibutuhkan adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA)

Pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta adalah bagian dari pada komponen yang merupakan faktor terdepan untuk tampil sebagai pelaku otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, untuk itu pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang merupakan makhluk pelajar dan makhluk sosial dituntut untuk mencerdaskan diri dengan berbagai upaya pendidikan baik formal maupun non formal sehingga nantinya dapat menempatkan posisi pada perannya untuk menyandang dan memiliki jiwa kritis dan berwawasan luas. Selanjutnya kemudian bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan Provinsi DKI Jakarta yang ramah lingkungan hidup dan Anti Korupsi dengan mewujudkan euporia reformasi melalui otonomi daerah.

 

B.           Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran penyusunan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) DKI Jakarta adalah harapan masyarakat dalam penerapan otonomi daerah di era reformasi, dalam hal ini konsepsi program yang ingin dikembangkan pemerintah dapat ter-artikulasi kan dalam kehidupan di daerah ini sehingga dengan begitu dapat terwujud suatu cita-cita dalam era otonomi daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu penjabaran lebih lanjut untuk dituangkan dalam suatu Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)

 

C.          Sistematika Penyusunan

  1. Pendahuluan
    1. Pengantar
  2. Pengertian
  3. Maksud, Tujuan dan Saran
  4. IV.        Landasan   AD/ ART
  5. Dewan Organisasi
    1. Struktur Organisasi
    1. Komposisi Personalia Pengurus
    2. Forum Pengambilan Keputusan 
  1. Azas
    1. Azas Iman
    2. Azas Pendidikan
    3. Azas Pengabdian pada Masyarakat
  2. Ruang Lingkup
    1. Arah
    2. Strategi

                                                              i.      Kebutuhan Internal

                                                            ii.      Kebutuhan Eksternal

                                                          iii.      Kebutuhan Anggaran

  1. Arah dan Strategi
  2. Orientasi Pelaksanaan Program Kerja Organisasi
  3. Penutup

 

II.          Pengertian

GBHO Merupakan acuan untuk menjadi ketetapan Lembaga Swadaya Masyarakat pedoman dasar perumusan dan pelaksanaan program kerja/ lembaga/ organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta selama satu periode kepengurusan.

 

III.       Maksud dan Tujuan

A.    Maksud

GBHO dirumuskan untuk menjadi ketetapan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan segala usaha dalam menyatakan amanah dan aspirasi pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

B.    Tujuan

GBHO LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dirumuskan menjadi ketetapan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)  Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk menggambarkan secara umum dan sistematis tentang keinginan, kepentingan dan aspirasi pemuda pelajar, mahsiswa dan masyarakat sehingga LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dapat merancang dan menyusun program kerja secara menyeluruh, terarah, bermanfaat dan berkesinambungan.

 

C.    Sasaran

GBHO LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dirumuskan untuk menjadi ketetapan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran untuk mewujudkan proses kerja yang dinamis dengan suasana yang kondusif, penuh rasa tanggung jawab dan kebersamaan antara pengurus, masyarakat dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

 

IV.       Landasan

Landasan operasional: AD/ART LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2015

 

          V.         Dewan Organisasi

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dengan usaha-usaha yang teratur, terencana maka diperlukan suatu perangkat organisasi yang tersusun rapi dan terstruktur dengan baik. Olehnya itu dibutuhkan sebuah pedoman kerja organisasi yang menjelaskan secara operasional organisasi.

 

A.   Struktur Organisasi

  1. Dewan Penasehat
  2. Sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam BAB I ART LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) maka fungsi dewan penasehat adalah sebagai berikut:
    1. Dewan penasehat adalah badan/ instansi yang dapat dijadikan sebagai pelindung dari keberadaan organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.
    2. Masa jabatan dewan penasehat adalah 2 tahun terhitung sejak selesainya musyawarah.
  3. Dewan Pembina
    1. Dewan Pembina adalah badan yang berfungsi sebagai tempat untuk meminta pendapat, saran, nasihat, demi keberlangsungan organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.
    2. Masa jabatan Dewan pembina adalah 2 tahun terhitung sejak selesai musyawarah besar.
  4. Majelis Pertimbangan Organisasi
    1. Dewan pertimbangan organisasi dapat difungsikan sebagai badan pertimbangan dalam pengambilan   keputusan dengan melalui koordinasi dewan pengurus
    2. Dewan pertimbangan organisasi dapat memberikan masukan terhadap keberlangsungan organiisasi.

 

  1. Dewan Pengurus
  2. Dewan pengurus adalah kepemimpinan tertinggi dalam organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

 

  1. Tujuan dan Kewajiban Dewan Pengurus:
    1. Selambat-lambatnya 30 hari setelah Musyawarah Besar (Mubes) anggota personalia, pengurus harus sudah dibentuk dan pengurus demisioner segera terima jabatan dengan pengurus baru.
    2. Pengurus baru dapat melaksanakan tugas-tugas kewajibannya setelah serah terima jabatan dengan pengurus demisioner.
    3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan musyawarah besar.
    4. Melaksanakan rapat pleno setiap semester kegiatan atau sekurang-kurangnya 2 kali selama periode kepengurusan.
    5. Menyelenggarakan musyawarah besar pada akhir periode.
    6. Menyiapkan draft materi musyawarah besar.
    7. Melakukan laporan pertanggung jawaban dalam musyawarah besar.
    8. Dapat menskorsing dan memecat serta merehabilitasi langsung anggota.

 

Struktur organisasi adalah kerangka antara hubungan dari satuan-satuan organisasi/ bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pemimpin, wewenang dan tanggung jawab serta pada masing-masing personil dalam realitas organisasi.

Sebagaimana biasanya struktur organisasi akan kelihatan jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktutr organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta adalah bentuk organisasi fungsional.

Dalam organisasi berbentuk fungsional, maka wewenang dan ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua bidang dan anggotanya.

Pimpinan dari bidang-bidang kerja itu mmempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing dan kemudian secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua umum.

 

Struktur organisasi LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta, dengan pembidangan program kerja, tedapat beberapa bidang utama yaitu:

1.      Bidang Keagamaan

2.      Bidang Pemuda olahraga seni dan Budaya

3.      Bidang hubungan sosial kemasyarakatan (Humas)

4.      Bidang partisipasi pembangunan daerah (PPD)

5.      Bidang Advokasi hukum dan hak asasi manusia (AH-HAM)

6.      Bidang kehutanan lingkunagn hidup dan pertambangan (KLHP)

7.      Bidang kajian strategis dan pengabdian kepada masyarakat

8.      Bidang penelitian dan pengembangan organisasi

B.     Forum Pengambilan Keputusan

Setiap keputusan organisasi pada  hakikatnya adalah mufakat bersama, oleh karena itu setiap personil maupun aparat LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Adapun pola pengambilan keputusan pada pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta. adalah sebagai berikut:

 

  1. Sidang pleno

                                                              i.      Sidang pleno merupakan forum pengambilan keputusan setelah musyawarah besar (mubes), sidang pleno dihadiri seluruh fungsionaris dewan pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

 

  1. Fungsi dan wewenang sidang pleno

                                                              i.      Membahas laporan pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan ketetapan-ketetapan musyawarah besar setiap semester

                                                            ii.      Mengambil kebijakan mendasar organisasi baik internal maupun eksternal organisasi

                                                          iii.      Sidang pleno dilaksanakan sekali dalam satu tahun atau sekurang-kurangnya 2x kepengurusan.

  1. Rapat harian

                                                              i.      Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsional LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

                                                            ii.      Rapat harian dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

  1. Fungsi dan wewenang rapat harian

                                                              i.      Membahas dan menyebarkan kebijakan yang diambil/ ditetapkan pada sidang pleno

                                                            ii.      Mendengar laporan kesiapan dari seluruh fungsionaris dewan pengurus LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

  1. Rapat bidang

                                                              i.      Rapat bidang dihadiri oleh ketua bidang dan anggota yang bersangkutan.

                                                            ii.      Rapat bidang setidaknya dilaksanakan sekali dalam sebulan

 

  1. Fungsi dan wewenang rapat bidang

                                                              i.      Mengontrol pelaksanaan kesiapan kerja yang dilakukan oleh setiap bidang

                                                            ii.      Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan kajian/ kerja dari setiap bidang yang mengalami    perubahan baik dari segi teknis maupun waktu.

                                                          iii.      Menyusun langkah-langkah teknis sesuaiu dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada rapat harian maupun rapat presidium.

  1. Rapat kerja

                                                              i.      Rapat kerja dihadiri oleh seluruh fungsionalis pengurus besar LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

                                                            ii.      Rapat kerja sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam I Periode kepengurusan

  1. Fungsi dan wewenang rapat kerja

                                                              i.      Menyusun jadwal aktivitas atau rencana kerja selama I periode kepengurusan

                                                            ii.      Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh item kegiatan.

 

VI.       Azas

1.      Azas Iman

Bahwa segala program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK)  Provinsi DKI Jakarta dan usaha-usaha lainnya diprioritaskan kepada kebutuhan Iman terhadap pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang pada orientasinya mengimani Agama dan segala apa yang dilaksanakan sesuai dengan Iman dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebenaran diberbagai sendi-sendi kehidupan sebagai wujud pengabdian kita sebagai manusia kepada Tuhan (Sang Pencipta). 

2.      Azas Penidikan

Bahwa segala kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dan usaha-usaha lain diarahkan pada kebutuhan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang bukan hanya diarahkan untuk belajar dan menegakkan apa yang benar dengan mengedepankan moral, etika, akal, dan budi pekerti.

3.      Azas Pengabdian pada Masyarakat

Bahwa segala program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dan usaha lainnya diarahkan dan diharapkan yaitu pengabdian pada masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, hati nurani, dalam rangka untuk membangun masyarakat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

 

VII.    Ruang Lingkup

Keberadaan LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.sebagai organisasi kemasyarakatan dengan menjalankan fungsi kelembagaan yang aspiratif, akomodatif, fasilitatif, akuntabiliti, responsif dan transparansi dalam merespon problematika pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat, yang pada umumnya membutuhkan dan reaksi yang terdiri dari lingkup internal dan eksternal yang mencakup seluruh aspek aktivitas dan aspirasi pemuda pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang akan dituangkan dalam bentuk program kerja.

 

VIII. Arah dan Strategi

a.       Arah

Pelaksanaan program LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada peningkatan dan pembangunan daya intelektualitas jiwa peduli kehutanan, lingkungan hidup (paru-paru dunia) dan pertambangan, dalam mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan secara profesional serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b.      Strategi

Strategi pelaksanaan program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta berorientasi kepada 3 hal pokok, yaitu:

 

1.      Kebutuhan Internal

Program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta senantiasa memperhatikan interaksi kehidupan sosial budaya masyarakat (kearifan lokal) termasuk kebijakan pemerintah daerah sedapat mungkin melakukan kegiatan yang betul-betul internal, sehingga kehidupan masyarakat dapat harmonis dengan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, daerah menuju otonomi yang sesungguhnya.

2.      Kebutuhan Eksternal

Program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta senantiasa memperhatikan dinamika eksternal Pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan agenda reformasi dengan tetap menjaga independensi sebagai lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

3.      Program kerja LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

       Dalam melaksanakan program kerja betul-betul selektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang diperoleh dari simpatisan/ donatur dan iuran wajib anggota LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan kesepakatan dewan pengurus/ ketua umum. 

IX.       Orientasi Pelaksanaan Program Kerja

  1. Bidang Keagamaan

                                                              i.      Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan sebagai sendi kehidupan masyarakat.

                                                            ii.      Berusaha mewujudkan kader yang mengejewantahkan nilai-nilai religius dalam kehidupannya.

                                                          iii.      Merayakan hari-hari besar keagamaan.

  1. Bidang Pemuda Olahraga dan Seni Budaya

                                                              i.      Melakukan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan minat dan bakat  yang dimiliki generasi muda.

                                                            ii.      Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan persahabatan dengan organisasi kepemudaan lainnya dibidang oalah raga.

                                                          iii.      Berusaha melestarikan budaya-budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebagai asset daerah.

  1. Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan (Humas)

                                                              i.      Meningkatkan kerja sama  dengan pemerintah, ormas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

                                                            ii.      Melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

                                                          iii.      Berperan aktif dalam usaha pengentasan kemiskinan dan kebodohan

                                                          iv.      Mengadakan kegiatan tentang berbagai aspek pembangunan daerah.

  1. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)

                                                              i.      Mengadakan kegiatan berbagai aspek pembangunan wilayah Prov. DKI Jakarta

                                                            ii.      Menggelar dialog bedah kepemimpinan daerah Prov. DKI Jakarta

                                                          iii.      Berpartisipasi aktif dengan mendukung dan mengontrol perrcepatan pembangunan daerah Prov. DKI Jakarta.

  1. Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

                                                              i.      Melakukan pelatihan dasar Hukum dan Ham

                                                            ii.      Berperan aktif dalam menginvestigasi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Hukum dan Ham

                                                          iii.      Membina kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dalam bidang advokasi kemasyarakatan.

                                                          iv.      Menyelenggarakan pengkajian ilmiah terhadap pelanggaran Hukum dan Ham

  1. Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

                                                              i.      Menciptakan wilayah Prov.DKI Jakarta sebagai basis daerah hutan lindung.

                                                            ii.      Melakukan pengkajian secara ilmiah dalam mengatisipasi penebangan hutan, pencemaran lingkungan dan penambangan liar untuk mencegah bencana alam

                                                          iii.      Memberikan pemikiran banding melalui seminar (lokal) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

  1. Bidang Kajian Strategis, dan Pengabdian Pada Masyarakat

                                                              i.      Melakukan pengawasan yang intensif terhadap masyarakat

                                                            ii.      Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan daearah-daerah terisolir

                                                          iii.      Menyiapkan format-format khusus dalam pemetaan kulture masyarakat

  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga/ Organsasi

                                                              i.      Melaksanakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi

                                                            ii.      Menerapkan dan menertibkan laporan setiap kebijakan.

 

X.          Penutup

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) ini merupakan acuan yang dapat dijadikan pedoman perumusan dan pelaksanaan program kerja lembaga swadaya masyarakat LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta.

LSM- Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Anti Korupsi (GEPLAK) Provinsi DKI Jakarta

 

 

Ketua,                                                                                                Sekjen IQBAL                                                                                 YONI SYAHRIAL

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s